Anda mencari Artikel Politik Malyasia? oke saya punya sedikit gambaran tentang Politik Malyasia, sebelum kita membahas tentang politik malayasia kita bahas dulu info seputar negara malayasia.

Artikel ini saya ambil dari Wikipedia.org

 

Malaysia adalah sebuah negara federasi  yang terdiri dari tiga belas negara bagian dan tiga wilayah persekutuan di Asia Tenggara dengan luas 329.847 km persegi

Ibukotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya  menjadi pusat pemerintahan persekutuan. Jumlah penduduk negara ini melebihi 27 juta jiwa.

Sri Mulyani  akan meninggalkan kursi Mentri Keuangan RI (Republik Indonesia) pada bulan Juni nanti, rencananya Sri Mulyani akan berhijarah ke nagara bagain barat tepatnya ke Washington (Amerika Serikat). 

Lalu  Siapakah yang akan Menggantikan Peran Sri Mulyani Sebgai mentri keuangan Negara Republik indonesia??.

Nah sekarang ini lagi gencar gencanrnya membiacarakan nama nama calon yang akan menggantikan peran Sri Mulyani dari berbagai parpol (Partai Poltik ).

Thucydides merupakan seorang tokoh sejarahwan yang dikenal dengan sudut pandang rasionalnnya. Menurutnya sejarah harus mempunyai paparan logika dan konsep. Thucydides yang sebelumnya adalah seorang jendral yang kemudian di asingkan, terkenal dengan karyanya The peloponisian War yang menceritakan tentang berjalannya sebuah perang yang menurutnya merupakan perang terbesar yang pernah dialami umat manusia pada saat itu.
The Peloponiasian war sendiri merupakan perang yang melibatkan dua kubu besar, delian yang dipimpin oleh Athena, dan peloponisian yang dipimpin oleh Sparta. Berjalan selama 27 tahun perang ini melibatkan hampir seluruh Negara yang berada di wilayah yunani.
Salah satu bagian penting dari perang yang fluktuatif dan di warnai oleh banyak gencatan senjata serta berbagai perjanjian ini adalah pembicaraan melian yang melibatkan bangsa Sparta dan bangsa melos. Pembicaraan mielian terjadi pada tahun ke enambelas perang tersebut. Pembicaraan yang belibatkan dua jendral dari Athena dan seorang utusan yang mewakili bangsa Melos. Hal yang sangat menarik dari pembicaraan ini adalah kenyataan bahwa pembicaraan ini dilakukan pada saat sebelum bangsa Athena melakukan penyerangan ke Melos.
Pembicaraan ini mempunyai beberapa poin penting, yaitu
 Negosiasi kedua pihak tentang diadakan atau tidaknya sebuah perang/invasi. Bangsa Athena menawarkan Melos untuk menyerah mengingat kekuatan Athena yang sangat besar dan tidak mungkin dikalahkan.
 Penolakan bangsa Melos atas tawaran Athena untuk menyerah, dan mempercayai kekuatan dewa yang akan melolong mereka.
 Statement bangsa Athena yang sangat terkesan realis, dan mencoba merasionalisasi alasan berperang mereka yang disari oleh kompetensi yang mereka miliki dan keharusan mereka untuk mengikuti system yang sudah ada.
 Statement bangsa Melos yang terkesan tidak konsisten, yang pada awalnya mendasarkan pendiriannya pada Hak Asasi Manusia lalu beralih tentang keyakinan mereka atas perlindungan Dewa.

Dalam pembicaraan ini terlihat jelas sisi Realisme dari Athena, yang secara lebih luas dapat dipandang sebagai sisi realisme dari aksi yang diambil sebuah Negara. Bahwa sebuah Negara harus bertindak berdasarkan rasionalitas perhitungan kekuatan mereka. Apabila sebuah Negara memiliki kekuatan yang lebih besar dari lawannya maka sudah menjadi hak Negara tersebut untuk menggunakan kekuatan yang dimilikinya. Dan bagi pihak yang lemah, seharusnya menyadari posisi mereka dan memperhitungkan kerugian mereka apabila mereka kalah perang. Tawaran bangsa Athena kepada melos merupakan contoh terbaik, bagaimana sebuah Negara lemah seharusnya menerima takdirnya, yaitu menyerah dan tidak melawan, untuk menghindari kerugian yang lebih besar dari akibat kalah berperang. Serta bagaimana bangsa kuat menggunakan kekuatannya sebagai alat untuk melegitimasi kebijakannya, yaitu ubntuk berperang.
Hal lainnya yang menarik untuk diperhatikan adalah dalam pandangan realisme hanya terdapat dua posisi yang jelas, yaitu yang lebih kuat dan lebih lemah. Posisi ditengah-tengah tidak dapat ditolerir karena posisi tersebut menandakan inkonsistensi dan kemungkinan untuk melakukan defect dalam sebuah perjanjian oleh salah satu pihak menjadi terlalu besar. Hal ini dapat dilihat dalam pembicaraan melian dimana bangsa Athena menolak tawaran melos untuk menjadi netral. Kenetralan Melos dapat menjadi gangguan bagi posisi Athena, dimana Melos yang berada ditengah kedua belah pihak yang berperang dapat (Athena dan Sparta), dapat menjadi informan yang mengkhianati pihak yang pada masa mendatang tidak disukainya.
Dalam mebicaraan Melian, sebuah hal penting selalu terulang adalah konsepsi power. Seperti yang dikatakan sebelumnya, power yang dimiliki sebuah Negara merupakan sebuah alat utama untuk memenangkan suatu peperangan. Dalam penggunaaannya power tidak boleh disatukan dengan moralitas, karena hal tersebut akan mengganggu kinerja power tersebut. Alasan moral, hanyalah alas an kaum lemah untuk melegitimasi posisinya dan mengihindari kemungkinan untuk ditindas.
Menurut pandangan Thucydides yang tergambar dalam peloponesian war, khususnya dalam pembicaraan melian. Moral bukan merupakan sebuah pilihan yang dapat diambil. Karena apabila merujuk pada skeptisme moral versi Thucydides, dalam dunia politik tindakan yang diambil sebuah Negara merupakan kebutuhan untuk meraih national interestnya. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa dalam pembicaraan Melian Athena tidak terpengaruh oleh argument Melos yang membawa Isu HAM.
Dalam dunia Internasional masa kini, pandangan Realisme Thucydides masih dapat diaplikasikan. Walaupun ada perubahan tentang factor-factor yang menjadi pertimbangan suatu Negara dalam mengambil keputusan, terutama berperang, namun realisme dapat ditemukan disetiap keputusan berbagai Negara dalam penggunaan powernya. Terutama hard power.
Agresivitas AS pada kasus-kasus di timur tengah merupakan contoh nyata. Dimana AS sebagai Negara kuat, mencoba mempertahankan hagemoninya di kawasan tersebut dengan cara-cara militeris. Salah satu kasus yang mendapat perhatian dunia adalah perseteruan AS dengan Iran. AS yang kali ini menggunakan powernya dalam bentuk intimidasi politik, membuat Iran cukup kerepotan dalam membuktikan “kebersihan” proyek nuklirnya. AS telah berhasil membuat sebagian besar dunia menyetujui resolusi 1747 yang membatasi gerak Iran dalam mengembangkan energi baru tersebut.

Penerapan sistem konsosiasional di Malaysia bermula dari periode pemerintahan kolonial yang berlangsung di negara tersebut. Pada saat itu, pemerintah kolonial menerapkan kebijakan pembagian kelas pekerja yang didasarkan pada faktor etnis (ethnic division of labour) yang secara tidak langsung membagi-bagi masyarakat ke dalam kelas-kelas atau kelompok-kelompok yang berbeda menurut identitas etnis. Kelas pekerja Malaysia dibagi ke dalam tiga ras; yaitu Melayu, Cina, dan Tamil (juga dikenal dengan sebutan Keling) yang memiliki atribut identitas kelas sosial yang berbeda-beda . Pembagian dan stereotype yang berkembang tersebut terus berlangsung bahkan hingga pada saat negara tersebut mendapatkan kemerdekaannya setelah dilepaskan oleh pemerintah Kolonial Inggris.
Setelah mendapatkan kemerdekaan, Malaysia mulai berupaya untuk membangun nation bulding di tengah-tengah kondisi dimana terdapat kelompok-kelompok etnis yang berbeda. Dalam rangka membentuk suatu identitas nasional bagi negara tersebut, Malaysia kemudian menerapkan model konsosiasional. Model konsosiasional yang diterapkan di Malaysia sangat terlihat dalam sektor politik, dimana masing-masing kelompok etnis yang ada di dalam sistem masyarakat memiliki suatu partai politik yang berfungsi sebagai saluran atau akses terhadap decission making process. Mereka secara langsung dapat terwakili (secara eksekutif atau legislatif) oleh kehadiran partai politik tersebut. Partai-partai berbasis identitas etnis yang ada di Malaysia membentuk suatu aliansi atau koalisi yang kemudian menjalankan pemerintahan, setelah sebelumnya melalui proses pemilihan umum.
Sampai saat ini yang berkuasa di Malaysia adalah koalisi Barisan Nasional, yang terdiri dari tiga partai utama (selain partai-partai kecil lainnya) yaitu United Malays National Organization (UMNO), Malaysian Chinese Association (MCA), serta Malaysian Indian Congress (MIC). Komposisi tiga elemen utama tersebut menunjukkan bagaimana sistem konsosiasional berjalan di negara tersebut, merepresentasikan keberadaan tiga kelompok etnis yang ada di sana.
Alasan mengapa Malaysia (dan negara-negara lain) memutuskan untuk menerapkan model konsosiasional di negaranya dapat ditinjau dari munculnya anggapan yang menyatakan bahwa model konsosiasional (atau power sharing) dapat menciptakan suatu perdamaian di tengah-tengah kemunculan konflik kelompok etnis serta dapat menciptakan pula sistem politik yang adil dan partisipatoris. Hal itu dikarenakan, mereka menganggap bahwa konflik internal muncul sebagai akibat dari: adanya pendistribusian sumber-sumber daya yang tidak merata diantara komunitas-komunitas atau daerah-daerah, dominasi satu kelompok tertentu atas kelompok lain, pengucilan kelompok tertentu, ataupun tidak diakuinya identitas-identitas etnik suatu kelompok (bahasa, agama, budaya dll).
Hal-hal tersebut berdampak pada persoalan akses serta struktur dari pemerintahan itu sendiri. Konsosiasionalisme sangat bergantung pada adanya kerjasama dari para elit-elit kelompok etnis yang memiliki satu kepentingan bersama yaitu menjaga stabilitas tatanan sosial dalam negara tersebut. Diasumsikan bahwa jika para pemimpin kelompok etnik telah bersatu, maka pengikut (basis massanya) juga akan turut bersatu.
Namun model konsosiasional memiliki beberapa kelemahan serta dampak buruk terkait dengan persoalan demokrasi, transparansi, dan akuntabiliti. Consociational arrangement membutuhkan keterlibatan yang tinggi dari para pemimpin kelompok etnis. Sementara dalam model konsosiasional, kita tahu bahwa partisipasi politik didasarkan pada keanggotaan dalam suatu kelompok atau komunitas etnis. Dengan demikian seorang pemimpin kelompok etnis otomatis memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam struktur pemerintahan politik negara tersebut. Hal itu dapat merugikan keberadaan kelompok-kelompok lain yang tidak memiliki posisi cukup tinggi dan pengaruh yang cukup besar (contohnya kelompok yang memiliki kasta lebih rendah).
Beberapa negara (termasuk Malaysia) dapat mempertahankan consociational arrangement dengan menerapkan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi ataupun hak partisipasi politik. Bahkan ada negara tertentu yang menerapkan model konsosiasional dengan berdasarkan pada dominasi etnis mayoritas, memaksa kelompok etnis minoritas untuk menerima otoritas yang dimiliki oleh kelompok mayoritas.
Untuk kasus Malaysia secara khususnya, negara tersebut dirasa cukup berhasil dalam menerapkan sistem konsosiasional guna menjaga stabilitas dalam negeri terkait dengan terdapatnya keberagaman etnis yang dapat memicu timbulnya konflik untuk waktu jangka pendek. Pemerintah Malaysia berhasil “meredam” munculnya identitas-identitas horizontal (etnis) dengan menyatukan mereka kedalam sebuah identitas tunggal nasional. Hal tersebut dimungkinkan dengan sistem konsosiasional, yang melibatkan partisipasi politik aktif dari masing-masing kelompok etnis ke dalam suatu wadah berupa koalisi bersama di dalam pemerintahan.
Disamping itu, pemerintah juga menerapkan beberapa kebijakan yang secara tidak langsung mengeliminasi elemen-elemen identitas dari kelomok etnis, seperti penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pemersatu serta agama Islam yang dipergunakan sebagai agama formal dari negara Malaysia (tetapi tidak berarti negara tersebut menjadi negara Islam) . Namun di kemudian hari, muncul berbagai macam tantangan dan gangguan yang mengancam stabilitas sistem konsosiasional, yang bermula dari adanya kesenjangan-kesenjangan diantara kelompok etnis (terlebih jika menimpa kelompok mayoritas). Salah satu contoh: kesenjangan ekonomi menjadi dasar penyebab munculnya permasalahan etnis yang muncul pada tahun 1969 di Malaysia. Kaum melayu yang sedari dulu menjadi kelompok mayoritas tidak memiliki sumberdaya serta akses yang cukup dalam sektor ekonomi, dibandingkan dengan kelompok-kelompok etnis yang lain (terutama Cina).
Pemerintah nasional kemudian bereaksi, dengan mengeluarkan kebijakan yang mengatur secara spesifik mengenai pembagian sumberdaya dan akses dalam sektor ekonomi yaitu New Economic Policy (NEP) pada 1970. Kebijakan ini mendahulukan warga melayu dalam hal pekerjaan, bidang usaha, dan pendidikan. Di bawah kebijakan NEP, orang-orang melayu mendapat fasilitas dari pemerintah dalam membangun usaha (bisnis), pekerjaan, dan juga beasiswa hingga keluar negeri. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa NEP justru menguntungkan segelintir elit melayu, bukan etnis melayu secara umum. Kekuatan politik yang disebut-sebut diuntungkan oleh NEP adalah elit-elit politik dari UMNO, keluarga, dan kroninya. NEP dimanfaatkan oleh kelompok tersebut untuk mendapatkan lisensi perdagangan, menguasai saham, dan memenangkan tender-tender proyek besar. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya dominasi kelompok melayu dalam sistem konsosiasional Malaysia (melalui UMNO dalam koalisi Barisan Nasional). Ketidakadilan ekonomi warisan dari NEP juga berdampingan dengan sebuah sistem politik yang oligarkis. Dapat dikatakan bahwa Barisan Nasional merupakan lingkaran kekuasaan yang mengontrol seluruh kehidupan politik di Malaysia, sehingga tidak ada ruang sedikitpun bagi kaum oposisi. Pemerintah masih memberlakukan undang-undang keselamatan dalam negeri (Internal Security Act) yang membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat publik.
Walupun secara teori sistem konsosiasional di malaysia melibatkan partisipasi politik aktif dari seluruh kelompok etnis yang ada, namun pada kenyatannya tetap ada dominasi dari kelompok mayoritas terhadap kelompok yang lain. Keberadaan NEP memberikan privilege khusus bagi kaum melayu dalam sektor ekonomi, dengan demikian semakin mengukuhkan dominasi kelompok tersebut atas kelompok-kelompok yang lain (Cina dan India). Hal ini menimbulkan persoalan tersendiri karena pada akhirnya berujung pada terciptanya jurang perbedaan dan ketimpangan yang signifikan diantara kelompok-kelompok etnis.
Persoalan-persoalan kecil yang muncul dalam kondisi sosial-politik Malaysia menjadi tantangan tersendiri bagi keberlangsungan sistem konsosiasional di negara tersebut, bahkan bukan tidak mungkin hal itu dapat menjadi suatu ancaman yang serius. Belum lagi ditambah dengan kondisi kontemporer yang terjadi di Malaysia, yaitu munculnya upaya-upaya untuk mengubah sistem pemerintahan ke arah yang lebih demokratis. Upaya tersebut dilancarkan oleh pihak-pihak yang cenderung menentang pemerintahan nasional yang berkuasa, bahkan mereka membentuk suatu koalisi atau aliansi tandingan yang bersifat oposisi terhadap pemerintah. Akumulasi hal-hal kecil itulah yang nantinya dapat menjadi suatu ancaman besar bagi keberlangsungan pemerintah nasional dan bahkan sistem konsosiasional itu sendiri.

Malaysia merupakan negara demokrasi parlementer yang bentuknya adalah monarki konstitusional dengan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Malaysia menggunakan system multi partai.
Partai yang berkuasa di Malaysia adalah merupakan kumpulan partai2 yang beraliansi yang disebut sebagai Barisan Nasional dimana di dalamnya termasuk UMNO (United Malays National Organization). Selain itu, ada pula partai2 lain di luar Barisan Nasional seperti Democratic Action Party dan Partai Keadilan Rakyat. Malaysia memiliki sekitar 30 partai politik yang kesemuanya memiliki wakil di parlemen.
Eksekutif
Kepala negara Malaysia adalah Yang Dipertuan Agong. Yang Dipertuan Agong menjabat selama 5 tahun dan dipilih dari 9 sultan di 9 negara bagian secara bergilir. Sebagai salah satu negara bekas jajahan Inggris, system politik di Malaysia mengadopsi system Westminster. Anggota di cabinet dipilih dari anggota kedua badan di parlemen.
Legislatif
Malaysia memiliki system bicameral yang terdiri dari Senat (Dewan Negara) dan House of Representatives (Dewan Rakyat). Senat menguasai 70 kursi di parlemen sementara HoR menguasai 219 kursi. 44 anggota Senat ditunjuk oleh pemimpin tertinggi sementara 26 lainnya ditunjuk oleh badan pembuat UU di negara bagian. Anggota HoR dipilih melalui popular vote untuk masa jabatan selama 5 tahun.
Judikatif
Sistem hukum di Malaysia berdasar pada hukum Inggris dan kebanyakan UU serta konstitusi diadaptasi dari hukum India. Di Malaysia terdapat Federal Court, Court of Appeals, High Courts, Session's Courts, Magistrate's courts dan Juvenile Courts. Hakim Pengadilan Federal ditunjuk oleh pemimpin tertinggi dengan nasehat PM. Pemerintah federal memiliki kekuasaan atas hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dalam negeri, keadilan, kewarganegaraan federal, urusan keuangan, urusan perdagangan, industri, komunikasi serta transportasi dan beberapa urusan lain.

Pemerintah Negara Bagian
Pemerintah negara bagian dipimpin oleh kepala menteri (chief minister). Kepala menteri di tiap negara bagian diangkat oleh majelis negara bagian. Ada 13 negara bagian di Malaysia serta 3 wilayah federal yaitu Kuala Lumpur, Labuan Island dan Putrajaya sebagai wilayah administratif federal. Setiap negara bagian memiliki majelis dan pemerintahannya dipimpin oleh kepala menteri.

• Mahathir Muhammad menjadi PM pada periode 1981-2003. Beliau membawa UMNO dan Barisan Nasional mencapai masa kesuksesannya. Di masa pemerintahannya, PM Mahatir menekankan pada pembangunan ekonomi, terutama di sektor ekspor dan infrastruktur. Mahatir menolak berhubungan dengan negara-negara barat dan bahkan menolak bantuan IMF pada krisis ekonomi 1997-1998.
Mahathir memecat Deputi PM Anwar Ibrahim karena tuduhan tindakan tidak bermoral serta dugaan korupsi. Anwar menyanggah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa penyebab dirinya dipecat adalah perbedaan pandangan politik antara dirinya dan Mahathir.
PM Mahathir turun jabatan setelah 22 tahun berkuasa dan digantikan oleh Deputi PM Abdullah Ahmad Badawi. Badawi menekankan pada pentingnya pendidikan, kerukunan social dan kemajuan bidang ekonomi.

• Dominasi etnis Melayu dalam politik Malaysia merefleksikan adanya hubungan saling mempengaruhi antara konsepsi keamanan etnis Melayu dena konsepsi keamanan nasional. Rasa aman dan tidak aman yang dirasakan oleh etnis Melayu terefleksi dalam kebijakan keamanan pemerintah. Kebijakan New Economic Policy yang lahir setelah kerusuhan berdarah tahun 1969 merupakan refleksi dari keinginan kuat elit Melayu guna mendongkrak kemampuan etnis Melayu yang secara ekonomi lebih lemah dibandigkan dengan etnis Tionghoa

MUSIM KAMPANYE DI JAWA TENGAH
SEMARANG (KR) - Pesta Demokrasi lima tahunan di Indonesia yang akan digelar 9 April mendatang, mampu menggugah syahwat politik sejumlah tokoh Ormas Islam. Setidaknya dua tokoh Ormas Islam dari kalangan NU menyatakan diri sebagai juru kampanye (Jurkam) salah satu parpol peserta Pemilu 2009.
Dua tokoh NU yang selama ini dikenal dekat dengan kalangan politisi, yaitu KH Hasyim Muzadi (Ketua PBNU) dan Khofifah Indarparawansa (Ketua Umum PB Muslimat), dipastikan menjadi Jurkam Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). Di Jateng KH Hasyim Muzadi mendapat tugas untuk mendulang suara di Jateng selatan dan Khofifah mendapat tugas di Pantura.

Belum habis gaung Pilgub, masyarakat akan kembali disibukkan dengan persiapan Pemilu legislatif, yang rencananya diselenggarakan 9 April tahun depan. Mulai pertengahan Juli ini, partai-partai sudah akan memasuki masa kampanye.